Home > 1 > Pengumuman Lomba Poster Polmas dan HAM POLRI dalam Rangka HUT Bhayangkara ke:62

Pengumuman Lomba Poster Polmas dan HAM POLRI dalam Rangka HUT Bhayangkara ke:62

May 9, 2008

LOMBA BIKIN POSTER “HAM & POLMAS”

P E N G U M U M A N

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Polri senantiasa menggulirkan ide – ide sesuai
dengan tuntutan reformasi dalam mewujudkan demokratisasi, supremasi
hukum, transparansi, akuntabilitas, menjunjung tinggi HAM dalam
penyelengaraan fungsi kepolisian yang profesional dan modern.

Perpolisian modern telah diterapkan di lingkungan Polri dalam bentuk
Perpolisian Masyarakat (Polmas). Polmas ini sendiri disahkan dengan
Surat Keputusan kapolri No. Pol : Skep/ 737/ X/2005 tanggal 13 Oktober
2005 tentang Kebijakan dan Strategi Perpolisian Masyarakat.

Seiring dengan sambutan masyarakat luas terhadap strategi Polmas
ini, di lapangan masih ditemukan kenyataan bahwa tidak sedikit oknum
Polisi yang masih berwatak militeristik, cenderung menyalahgunakan
wewenang hingga melakukan tindakan pelanggaran HAM seperti penyiksaan
pada pelaku tindak kejahatan serta tidak mengindahkan hak-hak
tersangka. Fenomena kekerasan terhadap tersangka menandakan polisi
belum memahami makna ‘kekerasan’ dalam menjalankan tugasnya, dan
memperlakukan tersangka sebagai obyek penyidikan, bukan subyek
penyidikan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
Laporan-laporan dari jaringan LSM dan Lembaga-Lembaga Bantuan Hukum
Nasional setidaknya menyiratkan bahwa praktek tersebut terjadi di level
Polsek dan Polres yang dilakukan oleh Bintara dan Perwira Pertama. Hal
ini tidak saja mencederai reformasi Polri, tapi juga dapat memperlambat
laju percepatan strategi Polmas yang sedang dilaksanakan.

Untuk mendukung percepatan strategi Polmas dan HAM Polri diperlukan
sebuah rencana sosialisasi yang komphrehensif. Salah satu diantaranya,
sekaligus juga untuk menyambut Hari Bhayangkara ke 62 yang akan jatuh
pada tanggal 1 Juli 2008, Polri akan mengadakan lomba Poster Polmas dan
HAM yang diharapkan dapat menjadi media sosialisasi Polmas dan HAM
selain tujuan utamanya yaitu mendukung percepatan implementasi Strategi
dan Kebijakan Kapolri dalam Perpolisian masyarakat.

TEMA KEGIATAN

“LOMBA POSTER POLMAS DAN HAM POLRI”

Poster Polmas dan HAM Polri ini, dikemas dalam bentuk lomba secara
nasional dengan target peserta diutamakan dari kalangan pelajar,
mahasiswa, masyarakat umum dan polisi.
Syarat Poster secara umum :
1. Mudah dilihat.
2. Menarik dan berwarna.
3. Terstruktur.
4. Komunikatif dan informatif.
5. Mudah difahami.
6. Mengikuti persyaratan.
SYARAT TEKNIS POSTER

A. Tema Poster

1. Poster HAM Polri

Poster yang akan dilombakan dapat mengambil salah satu tema di bawah ini:

a) Hak-hak Tersangka Pada Saat Penangkapan:

 hak untuk diam
 hak untuk menanyakan surat perintah penangkapan
 hak untuk mengetahui alasan penangkapan
 hak untuk diberitahukan kepada keluarganya segera setelah penangkapan
 hak atas perlakuan asas praduga tak bersalah
 hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik
 hak untuk memilih dan berkonsultasi dengan penasehat hukum tanpa
intervensi
 hak untuk bebas dari semua bentuk kekerasan baik oleh masyarakat
maupun petugas
 hak untuk mengajukan keluhan tentang penyiksaan, perlakuan kejam dan
tidak manusiawi kepada yang berwenang

b) Hak-hak Tersangka Saat Pemeriksaan:

 hak atas perlakuan asas praduga tak bersalah
 hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti
olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya
 hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik
 hak untuk mendapat bantuan juru bahasa
 hak untuk didampingi dan memilih sendiri penasehat hukumnya
 hak atas privasi/kebebasan dan keamanan serta keselamatannya
 hak untuk bebas dari semua bentuk kekerasan oleh petugas
 hak untuk tidak diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi atau
dengan cara merendahkan martabat

c) Hak-hak Tersangka Pada Saat Penahanan:

 Hak untuk diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat
yang berwenang
 Hak untuk berhubungan atau berkonsultasi dengan penasehat hukum
 Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan keluarga,dokter pribadi
dan rohaniawan
 Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yg mempunyai
hubungan kekeluargaan dengannya untuk mendapatkan jaminan bagi
penangguhan penahanan atau untuk mendapatkan bantuan hukum.
 Berhak untuk dibebaskan bila penahanan tidak cukup bukti
 Diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, diperbudak,
diperlakukan dengan kejam, direndahkan martabatnya dan tidak
mendapatkan ancaman.
 Memperoleh fasilitas penahanan yang baik, makanan yang sehat dan
perawatan medis yang cukup

d) Hak-hak Khusus Anak Pada Saat Penangkapan dan Penahanan:

 Berhak untuk diam;
 Hak untuk segera diberitahukan kepada orang tua/wali tentang
penangkapan tersebut;
 Hak untuk diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan
hak anak
 Hak penyediaan petugas pendamping khusus
 Hak penyediaan sarana dan prasarana khusus
 Hak untuk mendapat jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan
orang tua atau keluarga
 Hak perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan
untuk menghindari labelisasi
 Pejabat yang berkepentingan mempertimbangkan segera tentang
%0RS2/B=-2

Categories: 1
%d bloggers like this: