Home > Info IT > SIARAN KONFERENSI PERS BERSAMA

SIARAN KONFERENSI PERS BERSAMA

SIARAN KONFERENSI PERS BERSAMA

– APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)
– ABWINDO
(Asosiasi Broadband Wireless Indonesia)
– INDOWLI (Indonesia Wireless LAN
Internet)
– FKBWI (Forum Komunikasi Broadband Wireless Indonesia)
– IDTUG
(Indonesian Telecommunication User Group)

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Yang Maha Kuasa, atas segala
rahmat dan karunia yang telah diberikan-Nya. Selamat Hari Raya I’dul Fitri 1429H
bagi Umat Muslim. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Senantiasa memberkahi dan merahmati
setiap niat, ucapan dan perbuatan kita semua. Tidak lupa kami mengucapkan terima
kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh undangan yang hadir
serta segenap wartawan media masa.

Mensikapi perkembangan bisnis, kebijakan pemerintah dan dampaknya di dalam
dunia Telekomunikasi dan Internet Indonesia beberapa tahun terakhir, serta
perkembangan dalam minggu-minggu terakhir dimana Pemerintah melalui Departemen
Komunikasi dan Informasi telah mengeluarkan PERMEN No. 32/PER/M.KOMINFO/ 10/2008
tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi atau program USO (Universal
Service Obligation) dan konsultasi public Draft White Paper BWA 2008, maka perlu
kiranya kami memberikan sikap terhadap kebijakan Pemerintah tersebut.

Perlu diketahui bahwa program USO yang saat ini telah dituangkan
dalam  PERMEN No. 32/PER/M.KOMINFO/ 10/2008 mengusung satu amanat untuk
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah tertinggal, daerah terpencil,
daerah perintis, daerah perbatasan serta daerah yang tidak layak secara ekonomis
untuk dapat menggunakan sarana dan prasarana telekomunikasi guna menunjang
kegiatan perekonomian guna meningkatkan kehidupan bangsa. Salah satu tugas kita
sebagai Warga Negara adalah ikut serta dan berperan aktif dalam setiap
pembangunan. Partisipasi masyarakat secara luas akan lebih memberikan nilai
positif, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan setiap
program yang dijalankan oleh Pemerintah.

Dalam rangka merealisasikan Good Governance Pemerintah senantiasa dituntut
harus melakukan konsultasi publik untuk setiap keputusan-keputusan dan kebijakan
ataupun regulasi Telekomunikasi.

Melalui serangkaian pertemuan dan pembahasan yang telah dilakukan maka
dikesempatan ini kami hendak menyampaikan beberapa hal antara lain:

1. Terkait Tender USO

Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah dalam hal ini
Departemen Komunikasi dan  Informasi, karena TELAH Melanjutkan Program
USO yang telah tertunda selama 1 tahun.
Mendukung segala upaya pemerataan kebutuhan masyarakat pedesaan akan
kebutuhan telekomunikasi dan turut serta berperan aktif dalam SETIAP kegiatan
dan Program USO tersebut.
Menyambut baik upaya pemerintah dalam mengalokasikan serta mendayagunakan
sumber daya frekuensi 2.390 GHz – 2.400 GHz (BWA) dalam program USO.
Menyarankan Pemerintah untuk membuka partisipasi aktif seluas-luasnya
sesuai undang-undang dan tetap konsisten  melibatkan seluruh masyarakat,
pelaku usaha, komunitas dan termasuk seluruh Penyelenggara Telekomunikasi
(Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi)
untuk berperan aktif dalam Pembangunan Bangsa dibidang Telekomunikasi dan
Internet.
Alokasi Frekuensi 2.400 GHz – 2.4835 GHz adalah untuk pengguna publik
berdasarkan KM. 2 TAHUN 2005 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN.  Kami
mengingatkan akan adanya potensi timbul masalah dan konflik antara pengguna
publik dan pemenang USO di kemudian hari sebagai akibat adanya pasal 20 ayat 2
PERMEN No. 32/PER/M.KOMINFO/ 10/2008, tentang alokasi frekuensi Frekuensi 2.400
GHz – 2.4835 GHz untuk pemenang tender USO. Maka diharapkan pemerintah
menjalankan fungsi pengawasan dan penertiban (antara lain harus memenuhi
spesifikasi daya pancar perangkat 100 mwatt dan EIRP 36dBm) sehingga tujuan
pembebasan frekuensi tersebut bagi kepentingan publik tetap dapat tercapai.
Mendorong pemerintah untuk lebih memprioritaskan penggunaan teknologi
Broadband (sekurang-kurangnya 256 Kbps) untuk  merealisasikan desa
digital pada program USO 2008, meskipun spesifikasi 56 Kbps pada PERMEN No.
32/PER/M.KOMINFO/ 10/2008 sudah dianggap cukup.
2. Terkait Draft White Paper BWA 2008

Dengan dikeluarkannya draft white paper BWA 2008 setelah
sekurang-kurangnya 2 tahun tanpa ada kepastian, kami menyampaikan apresiasi
atas dikeluarkannya draft white paper BWA 2008 tersebut. Mengharapkan
Pemerintah untuk mendengar setiap masukan dan aspirasi publik dan mendorong
Pemerintah untuk segera merealisasikan draft white paper BWA 2008 sesuai
dengan aspirasi dan kepentingan publik tersebut.
Menanggapi siaran pers yang dikeluarkan oleh Dirjen Postel tanggal 23
Oktober 2008, tentang adanya kesempatan konsultasi publik berikutnya mengenai
draft white paper BWA 2008, melalui kesempatan ini kami menyampaikan masukan
dan aspirasi demi kesempurnaan regulasi BWA yang akan datang.

Mendukung peningkatan penetrasi broadband dan keterjangkauan Internet
bagi masyarakat dengan pemanfaatan teknologi BWA.
Lebih memberikan kesempatan kepada operator berskala kecil & UMKM
operator telekomunikasi untuk mengembangkan usahanya dengan mengalokasikan
sebagian frekuensi 2.3GHz setidak-tidaknya 3 x 15 MHz per region bagi
operator berskala kecil & UMKM sehingga akan menciptakan multiplier
effect untuk penciptaan lapangan kerja dan usaha baru.
Mendukung peningkatan kemampuan nasional dalam mengembangkan industri
BWA dalam negeri yang tetap mengacu kepada standar internasional yang sesuai
dengan perkembangan teknologi dan permintaan pasar sehingga produk yang
dihasilkan juga dapat diterima oleh pasar internasional (orientasi ekspor)
untuk mendatangkan devisa bagi negara. (2.3 GHz berbasis IEEE 802.16e dan
3.3GHz berbasis IEEE 802.16d)
Segera membuka tender kedua alokasi frekuensi 2.3GHz ketika industri
dalam negeri telah siap menyediakan produk perangkat BWA 2.3Ghz mobile tanpa
harus menunggu tahun 2010.
Mendorong Departemen Perindustrian untuk secara aktif mengembangkan
standar BWA nasional dan membangun ekosistem industri perangkat BWA yang
memungkinkan terjadinya sinergi vendor lokal dan global.
Pengalokasian frekuensi khusus bagi penggunaan instansi pemerintah dan
militer (Government Network Sharing).
Demikian siaran pers konferensi bersama ini kami buat dan kami sampaikan.
Kami berkeyakinan bahwa semua pihak memahami spirit positif seluruh stakeholder
telekomunikasi dan Internet Indonesia untuk membangun bangsa dan negara melalui
pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan Internet.

Atas dukungan, partisipasi dan perhatian yang telah diberikan, kami
mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2008.

– APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet
Indonesia)
– ABWINDO (Asosiasi Broadband Wireless
Indonesia)
– INDOWLI (Indonesia Wireless LAN Internet)
– FKBWI
(Forum Komunikasi Broadband Wireless Indonesia)
– IDTUG (Indonesian
Telecommunication User Group)

Categories: Info IT Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: